Setelah pertama kali diadakan konferensi internasional kemaritiman yang dilaksankan di Washintin pada tahun 1889, maka peserta konferensi memandang bahwa standar mengenai keselamatan jiwa di laut harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Untuk mengelola peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kemaritiman banyak negara meninjau dibentuknya suatu badan internasional yang bertugas khusus mengenai hal-hal kemaritiman, maka pada tahun 1948 disetujui bersama membentuk suatu badan internasional yang disebut “Intergovermental Maritime Consultative Organization” (IMCO), IMCO pertama kali didirikan membutuhkan persetujuan formal dari 21 negara, termasuk tujuh perusahaan yang memiliki ± 1 juta Gross Tonnage, dan sebelum tahun 1959 IMCO mengadakan pertemuan di London. Indonesia bergabung di IMCO pada tahun 1960. Badan internasional ini pada tahun 1982 ditingkatkan menjadi salah satu badan persatuan bangsa-bangsa dengan nama “International Maritime Organization” (IMO) sejajar dengan badan PBB lainnya, seperti ILO, dan semua instrumen produk IMO yang berupa peraturan tentang kemaritiman wajib dipatuhi anggota, Negara IMO terdiri dari 164 negara dan 3 anggota asosiasi dan badan pemerintah, sidang itu memutuskan program kerja, menyetujui peraturan dan rekomendasi tentang Maritime Safety dan Maritime Pollution, juga iuran anggota.

IMO sebenarnya adalah organisasi teknik sedangkan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh beberapa komite dan sub komite, salah satu diantara komite itu ialah “The Maritime Safety Commite” (MSC).

Komite yang lain ialah “The Maritime Environment Protection Commite” (MEPC) yang didirikan pada tahun 1973 dan bertanggung jawab sebagai koordinator dari kegiatan organisasi dalam pencegahan dan megontrol polusi terhadap lingkungan laut dari kapal.

Di samping itu terdapat pula beberapa sub komite yang membawahi beberapa bidang seperti memperhatikan mengenai keselamatan Navigasi, diskusi mengenai rute navigasi, jika disetujui akan dipublikasikan oleh IMO melalui ship rotering, sub komite yang lain mereview the international regulations for preventing collisition at sea, komite yang lain membahas bulk liquids dan gas, radio komunikasi, desain kapal, training, dan dinas jaga dan lain-lian.

IMO berusaha terus meningkatkan standar keselamatan di laut, pada saat bernavigasi, dan semua yang menyangkut masalah maritim, konsultasi, diskusi dan masukan mengenai maritim yang diajukan oleh negara anggota, atau anggota PBB, maka IMO akan mengadakan Inferensi jika dibutuhkan dan hasilnya berupa draft seperti maritime conventions and agreements.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *